SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (SISDIKNAS) DALAM UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 20 TAHUN 2003

pendidikan. source immage: indonesian.cri.cn

PENDAHULUAN

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Sadar dengan tanggungjawabnya Pemerintah membuat sistem tentang pendidikan di Negara Indonesia yang tersusun dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Beberapa pertimbangan pemerintah dalam membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pertama, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, Ketiga, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Keempat, bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah pemerintah Negara Republk Indonesia menetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau serind disebut Undang-undang Sikdisnas. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab .

PEMBAHASAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

A. Beberapa Definisi Dalam UU Sisdiknas

Pengertian Pendidikan Menurut Undang-undang Sisdiknas:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian Peserta Didik, Tenaga Kependidikan dan Penddik
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pengertian Pendidikan Formal, Pendidikan nonformal dan pendidikan informal
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

B. Beberapa Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam Bab IV pasal 4 Tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan. Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

C. Tentang Hak Dan Kewajiban

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan termasuk untuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial tetap berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan pendidikan layanan khusus untuk warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

D. Tentang Wajib Belajar

Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Dan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

E. Tentang Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

F. Berita dan Peristiwa

Satu juta umat Islam dari berbagai partai politik dan organisasi massa hadir memadati jalan di depan gedung DPR, untuk mendukung RUU Sisdiknas yang rencananya akan disahkan selasa (10/06) . Mereka adalah gabungan dari massa PK Sejahtera, PAN, Partai Bintang Reformasi, FPI, NU, KAHMI, MUI, Gerakan Muslimah, Salimah, RS Islam Jakarta, Pelajar SMU se Jakarta, Pemuda Muhammadiyah, BEM Uhamka, BEM STMIK Cilegon, PERSIS, GUPPI, dan Badan Kontak Majelis Ta’lim .
Bappenas Minta Peninjauan UU Sisdiknas. Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan, yaitu pelaksana pendidikan, pemerintah dan legislatif untuk melakukan peninjauan ketentuan dalam UU Sisdiknas yang terkait dengan anggaran penyelenggaraan pendidikan .
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dana pendidikan yang harus dialokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen itu adalah dana di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dengan memisahkan gaji pendidik dan biaya kedinasan maka UU Sisdiknas sebenarnya telah member porsi biaya cukup layak untuk sektor pendidikan. Namun, penegasan Pasal 49 ayat (1) itu dikaburkan oleh penjelasannya sendiri yang menyatakan bahwa pemenuhan dana pendidikan itu dapat dilakukan secara bertahap .

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Banten akan mendesak MUI Pusat untuk mengeluarkan Fatwa haram bagi kelurga muslim untuk menempuh pendidikan di sekolah yang dikelola oleh orang non mulsim. Fatwa ini merupakan bagian dari pernyataan sikap MUI banten atas dukungan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) .

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) secara tegas menolak usul revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketua PGRI, M. Surya mengatakan undang-undang yang telah disahkan tidak bisa direvisi begitu saja. Sampai kapan pun, kata dia, PGRI tidak akan menerima revisi tersebut. “Besok PGRI akan bergerak ke mahkamah konstitusi,” ujarnya kepada Tempo melalui telepon, Selasa. Ia menanggapi usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar Pasal 49 Undang-undang Sisdiknas direvisi, sehingga gaji guru menjadi salah satu komponen anggaran pendidikan 20 persen dari APBN .

PENUTUP

Seiring dengan digulirkannya RUU Sisdiknas bergulir juga kontroversi terhadap RUU tersebut. Faktor yang memicu kontroversi itu adalah pasal 12 versi DPR yang berbunyi, Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan agams sesuai dengan agma yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sekali lagai penegasan pengajaran Agama dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi persoalan. Hal serupa terjadi pada tahun 1988 ketika RUU sisdiknas diajukan pemerintah (kini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989) di mana perihal penegasan itu banyak mendapatkan tantangan dari kalangan non-Islam.

DRAF sistem pendidikan nasional yang akan disahkan 2 Mei 2003, kini menjadi polemik nasional yang kiranya perlu mendapatkan pertimbangan dan peninjauan kembali secara serius, khususnya berkaitan dengan pendidikan agama. Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) merupakan pilar amat penting untuk membangun mentalitas bangsa, kecerdasan seluruh warga dan masa depan eksistensi suatu bangsa. Karena itu, memberlakukan sistem pendidikan nasional secara tergesa-gesa dan serampangan bisa berakibat fatal bagi suatu bangsa.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: