HAK GURU DALAM TUGAS KEPROFESIONALAN

Pendahuluan

 

Tuntutan akan profesionalisme guru harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat (1) dari undang-undang ini mengamanatkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Salah satu hak guru sebagaimana dimaksudkan di atas adalah hak atas tunjangan profesi. Berkaitan dengan ini, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 16 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi dimaksud diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Mengingat kebijakan sertifikasi pendidik tersebut berlaku bagi semua guru, maka untuk dapat memberikan tunjangan profesi kepada guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki sertifikat pendidik, perlu dilakukan inpassing penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan pegawai negeri sipil. Atas dasar itu, ditetapkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

 


Pembahasan

Beberapa pasal yang ada di Undang-Undang tentang Guru dan Dosen memberikan statement menjanjikan bagi masa depan guru, khusunya pasal-pasal berkaitan dengan hak guru. Secara psikologis, guru berada di wilayah aman untuk urusan kesejahteraan hidup. Perhatikan pasal 14 aya 1. Di pasal ini dituliskan guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian statemen ini dipertegas lagi di pasal 15, yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas prestasi. Selain itu pada pasal-pasal berikutnya guru “dijanjikan” diberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus (bagi guru yang bertugas di daerah khusus). Bahkan di pasal 19 secara eksplisit diuraikan mengenai maslahat tambahan berupa berbagai kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, serta layanan kesehatan. Dengan memperhatikan pasal-pasal menjanjikan tersebut di atas yang seolah seperti “angin sorga” maka di atas kertas sebenarnya kegundahan seorang Sofian Effendi dan Kartono untuk sementara sudah dapat dijawab.

 

A. Profesionalitas

 

Guru adalah pendidik profesional[1] dengan segala tugasnya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal[2], pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional disini diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[3]

Profesionalisme guru kemudian sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut ukuran Indonesia. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi. Kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, yaitu (1) kompetensi pedagogi (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian.

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.[4] Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Standar kompetensi guru ini dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Dengan demikian guru yang telah tersertifikasi, yang dapat diasumsikan mereka telah memiliki kecakapan kognitif, afektif, dan unjuk kerja yang memadai, namun sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan pendidikan kekinian, maka guru dituntut untuk terus menerus berupaya meningkatkan kompetensinya secara dinamis.

 

B. Hak Guru

 

Hak yang akan diterima oleh guru setelah memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana  pasal 15 ayat (1) UUGD dinyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.[5] Ayat (2) menyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat (3): Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

1. Hak Guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Status kepegawaian guru adalah sebagai Pegawai Negeri (PNS). Sebagai PNS tentu saja guru mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan PNS yang lain. Kewajiban dan Hak guru tersebut diatur dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 7 : Berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pasal 8 : Berhak atas cuti Pasal 9 : a) Bagi mereka yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dank karena tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. b) Bagi mereka yang menderita cacat jasmani dalam dank arena tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi berhak memperoleh tunjangan. c) Bagi mereka yang tewas, keluarga berhak memperoleh uang duka. Pasal 10 : Pegawai negeri yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun

 

2. Hak Guru Sebagai Pendidik

Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, ada sebutan tenaga kependidikan dan pendidik. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan[6], sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.[7] Jadi pendidik itu merupakan tenaga kependidikan, tetapi tenaga kependidikan belum tentu pendidik.

Hak pendidik menurut UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 ayat 1: 1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan 5. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

 

3. Hak Guru Menurut UU No 14 Tahun 2005.

Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : 1. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 6. Memberikan kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sangsi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan. 7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. 10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan / atau 11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa guru yang bertugas didaerah khusus memperoleh hak : 1. Kenaikan pangkat rutin secara otomatis. 2. Kenaikan pangkat istimewa satu kali. 3. Perlindungan dalam melaksanakan tugas. 4. Pindah tugas setelah bertugas 2 tahun dan tersedia guru penganti (pasal 29 ayat 3).

 

Penutup

 

Beberapa pasal yang ada di Undang-Undang tentang Guru dan Dosen memberikan statement menjanjikan bagi masa depan guru, khusunya pasal-pasal berkaitan dengan hak guru. Secara psikologis, guru berada di wilayah aman untuk urusan kesejahteraan hidup. Salah satu hak guru sebagaimana dimaksudkan di atas adalah hak atas tunjangan profesi.

Tuntutan akan profesionalisme guru harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak. Salah satu hak guru sebagaimana dimaksudkan di atas adalah hak atas tunjangan profesi. Berkaitan dengan ini, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 16 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Profesional dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme guru kemudian sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru.

Hak yang akan diterima oleh guru setelah memperoleh sertifikat pendidik meliputi hak guru sebagai pegawai negeri sipil, hak guru sebagai pendidik, dan hak guru dalam tugas keprofesionalannya sesuai UU No 14 Tahun 2005. Sebagai PNS tentu saja guru mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan PNS yang lain. Kewajiban dan Hak guru tersebut diatur dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1974. Hak pendidik menurut UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Hak Guru Menurut UU No 14 Tahun 2005 trkait tugas keprofesionalan.


Daftar Pustaka

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah


[1] Pasal 1 Ketentuan Umum no. 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

[2] Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 11. Lihat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

 

[3] Pasal 1 Ketentuan Umum no. 4 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

[4] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru

[5] Dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 27 ditgaskan pran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

[6] Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 5. Lihat juga Pasal 39 ayat 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

[7] Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6. Lihat Juga pasal 39 ayat 2, Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: